• Kerapan Sapi
  • Kecamatan Pamekasan
  • "Carnaval" Memperingati Hari Kemerdekaan (17 Agustus 1945)
  • Rapat Pegawai Kecamatan
  • Pertemuan

Home

Category: Uncategorised Published: Friday, 17 January 2014 Written by Super User

berita terbaru

 

 

 

Secara Historis perubahan tentang pengaturan pedoman tentang pelaksanaan pemerintahan di daerah sebelum diberlakukan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, bahwa organisasi kelembagaan di daerah berpedoman pada Undang-undang No. 5 Tahun 1974 dalam implementasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah menganut azas dekonsentrasi sehingga peranan pemerintah yang di atasnya lebih berperan dan dominan dalam pengaturan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Dikarenakan dengan adanya perkembangan pelaksanaan pemerintahan di daerah dan dituntut secara aktif pemerintah dan masyarakat bersama-sama untuk dapat mengatur urusan rumah tangganya sendiri dalam koridor sesuai dengan aturan pemerintah dan Undang-undang yang berlaku, yang pada saat itu disebut-sebut sebagai “OTONOMI DAERAH”. Maka dengan kondisi tersebut diberlakukan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang lebih mengutamakan pelaksanaan azas desentralisasi yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat dan kreatifitas terhadap pengembangan potensi di daerahnya.

Setelah diterapkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, secara otomatis berdampak pada struktur / kelembagaan pemerintah di setiap pemerintah kabupaten dengan berpedoman pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 1999 tentang pedoman organisasi perangkat daerah serta PP. No. 25 Tahun 2000, tentang kewenangan propinsi sebgai daerah OTONOM. Maka sesuai dengan kewenangannya dibentuk organisasi / kelembagaan dan tata kerja perangkat daerah yang berfungsi sebagai kebijaksanaan program di daerah. Dengan demikian, struktur organisasi kecamatan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No. 19Tahun 2008, tentang Struktur Organisasi Kecamatan.

Maka dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No. 19 Tahun 2008, tentang Struktur Organisasi Kecamatan, secara umum tujuan dan manfaat keberadaan Kantor Kecamatan Pamekasan baik bagi Pemerintah Kabupaten Pamekasan maupun bagi masyarakat adalah di samping sebagai aparat pelaksana dari Kepala Daerah juga merupakan fasilitator dan pelaksana dari program yang dicanangkan. Dengan demikian, struktur organisasi serta pelaksanaan tugas dan fungsinya pada Kecamatan Pamekasan mengacu kepada Perda Kabupaten Pamekasan No. 19 Tahun 2008.

 

Hits: 4336